Bab 2 : Arsitektur Perbankan Indonesia

Mata Kuliah : Bank & Lembaga Keuangan
Semester : III
*rangkuman

1.Faktor Pendorong Munculnya Arsitektur Perbankan Indonesia

Pertumbuhan jumlah bank swasta nasional yang sangat cepat mulai tahun 1980-an membawa perekonomian indonesia kesuatu tahapan baru dalam perkembangannya.Peran sektor perbankan dalam memobilisasikan danan masyarakat untuk berbagai tujuan telah mengalami peningkatan yang sangat besar.Sektor perbankan yang sebelumnya tidak lebih sebgai fasilitator kegiatan pemerintah dan beberapa perusahaan besar,telah berubah menjadi sektor yang sangat berpengaruh bagi perekonomian.

Namun perkembangan tersebut tidak diikuti oleh perkembangan penerapan prinsip kehati-hatian(prudence)yang seimbang.Kenyataan tersebut menyebabkan banyak yang bertanya-tanya tidak hanya ditujukan kepada pemilik bank,tetapi juga manajemen bank,karyawan,Bank Indonesia,dan juga pemerintah tentang strategi perbankan indonesia,peraturan perundang-undangan yang sudah ada selama ini,dan masih banyak lagi.

Maka,Bank for International Settlement(BIS) menyadari adanya prinsip-prinsip yang dirumuskan dalam BIS dan perlunya merancang ulang sektor perbankan indonesia dalam jangka panjang ,otoritas moneter berusaha untuk membuat Arsitktur Perbankan Indonesia(API).

2.The Basel Core Principles

Dimaksudkan sebagai acuan dasar bagi pengawas dan otoritas publik lain di semua negara secara internasional.Prinsip-prinsip ini dirancang bagi otoritas pengawas berskala nasional,yang secara aktif berusaha menguatkan pengawasannya,agar mereka dapat mengevaluasipengawasannya selama ini.Hal ini,dengan demikian,memungkinkan mereka untuk merancang program yang ditujukan untuk mengatasi setiap perbedaan dengan sesegara mungkin ,Prinsip-prinsip ini telah dirancang agar dapat digunakan sebagai acuan oleh pengawas,kelompok pengawas regional,dan juga pasar secara luas.

3.Dalam Indeks prinsip pengawasan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

• Tujuan utama pengawasan adalah menciptakn stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan,sehingga dapat mengurangi resiko kerugian bagi deposan dan kreditor yang lain;
• Pengawas perlu mendorong tata kelola perusahaan yang baik(good corporate governance)dengan cara menciptakan struktur dan tanggung jawab yang tepat bagi dewan direksi dan manajemen senior bank serta mengusahakan pengawasan dan transparansi pasar;
• Agar pengawas dapat secara efektif menjalankan tugasnya,pengawas harus memiliki indepedensi,alat,dan,wewenang untuk mendapatkan informasi langsung dan tidak langsung,serta wewenang untuk menerapkan keputusannya;
• Pengawas harus memahami bidang usaha yang dijalankan oleh bank yang diawasi dan memastikan bahwa risiko yang dihadapi bank telah dikelola dengan baik;
• Pengawasan perbankan yang efektif perlu memastikan bahwa profil risiko masing-masing bank telah dianalisis dan mengalokasikan sumber dayang yang diperlukan;
• Pengawas harus memastikan bahwa bank memiliki sumber daya yang sesuai untuk mengelola risiko termasuk masalah modal yang cukup,manajemen yang baik serta sistem pengendalian dan akuntansi yang efektif;dan
• Kerjasama erat dengan pengawas yang lain merupakan sesuatu yang penting,terutama menyangkut operasi bank antarnegara.

Pengawas perbankan perlu menciptakan sistem perbankan yang efesien dan kompetitif dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat terhadap jasa keuangan berkualitas dengan biaya yang masuk akal.Berbagai pihak secara umum,perlu menyadari akan adanya trade off antara tingkat perlindungan yang dapat diberikan oleh pengawas dan biaya intermediasi keuangan.Semakin rendah toleransi terhadap resiko oleh bank dan sistem keuangan ,semakin besar biaya pangawasan yang diperlukan,atau hal tersebut berdampak negatif pada inovasi keuangan dan alokasi sumber daya.

4.Pengertian Arsitektur Perbankan Indonesia

Dengan tujuan untuk memperkuat fundamental industri perbankan di Indonesia,Bank Indonesia mulai tahun 2004 berusaha menerapkan Arsitektur Perbankan Indonesia(API).Arsitrktur Perbankan Indonesia merupakan suatu kerangka dasar pengembangan sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan.Arsitektur Perbankan Indonesia diharapkan akan dapat memberikan arah,bentuk,dan tatanan industri perbankan untuk rentan waktu lima sampai sepuluh tahun kedepan.Kebijakan pengembangan industri perbankan dimasa depan,seperti yang diungkapkan dalam API,dilandasi oleh visi:

• Menciptakan sistem perbankan yang sehat,kuat,dan efesien,
• Menciptakan kestabilan sistem keuangan,
• Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

5.Enam Pilar API

Visi Arsitektur Perbankan Indonesia adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat,kuat,dan efesien guna menciptakan kestabila sistem keuangan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.Untuk merealisasikan pencapaian Visi API tersebut maka ditetapkan 6(enam) pilar API.Keenam pilar API tersebut adalah sebagai berikut:
 

• Menciptakan struktur perbankan domesik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
• Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan Bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.
• Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi resiko
• Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
• Mewujudkan Infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
• Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

 6.Tantangan kedepan

Jasa keuangan adalah satu industri yang mengalami perubahan dan pertumbuhan paling cepat di banyak negara.Tantangan dalam dalam dunia perbankan juga selalu berubah seiring dengan perubahan yang terjadi dalam industri jasa keuangan secara umum.Bagi sistem perbankan di Indonesia,pengelolaan resiko dengan baik masih merupakan sesuatu yang baru.Untuk mewujudkan perbankan Indonesia yang lebih kokoh,perbaikan harus dilakukan di berbagai bidang,terutama untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi perbankan dalam beberapa tahun belakangan ini.Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

• Pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah
• Struktur perbankan yang belum optimal
• Pemenuhan kebutuhan layanan perbankan yang masih kurang
• Pengawasan Bank yang masih perlu ditingkatkan
• Kapabilitas perbankan yang masih lemah
• Profitabilitas dan efesiensi bank yang tidak mampu bertahan
• Perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan
• Perkembangan teknologi informasi

 7.Program kegiatan API

Pelaksanaan keenam pilar API dijabarkan lebih rinci oleh Bank Indonesia dalam program kegiatan pada rentang waktu sepuluh tahun.Program-program tersebut adalah:

• Program penguatan struktur perbankan nasional

Penguatan permodalan bank umum (konvensional dan syariah)dijalankan dalam rangka meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola resiko,mengembangkan teknologi informasi,maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung kapasitaspertumbuhan kredit perbankan.

• Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan,

Peningkatan efektivitas pengaturan serta pemenuhan standar pengaturan yang mengacu pada international best practices adalah hal yang sangat penting.Hal tertebu dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan 25 Basel Core

• Program peningkatan fungsi pengawasan,

Peningkatan indepedensi dan efektivitas pengawasanperbankan dicapai dengan peningkatkan kompetensi pemerika bank,peningkatan koordinasi antarlembaga pengawas,pengembangan pengawasan berbasis risiko,peningkatan efiktivitas penegakan hukun,dan konsolidasi organisasi sektor perbankan.

• Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan,

Peningkatan good corporate  governance(GCG),kualitas manajemen resiko,dan kemampuan operasional manajemen perlu didukung dengan penetapan standar yang sesuai untuk meningkatkan kinerja operasional perbankan.

• Program pengembangan infrastruktur perbankan,

Pengembangan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti biro kredit,lembaga pemeringkat kredit domestik,dan pengembangan skema penjamin kredit merupakan program penting dalam pengembangan infrastruktur perbankan.

• Program peningkatan perlindungan nasabah.

Pemberdayaan nasabah  dilakukan melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah,pendirian lembaga mediasi independen,peningkatan transparansi informasi dan pendidikan mengenai produkperbankan bagi nasabah

8.Pengembangan infrastruktur Perbankan

Pengembangan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti biro kredit(credit bureau),lembaga pemeringkat kredit domestik,dan pengembangan skema peminjaman kredit merupakan program penting dalam pengembangan infrastruktur perbankan.Pengembangan biro kredit akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas kepuasan kreditnya.Penggunaan lembaga pemeringkatan kredit dalam utang yang diperdagangkan di bursa efek(publicly-traded debt)yang dimiliki bank akan meningkatkan transparasi dan efektifitas manajemen keuangan perbankan.Sedangkan pengembangan skim pinjaman kredit akan meningkatkan akses kredit bagi masyarakat.